Kemenkumham Jateng Bentuk Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM

SEMARANG - Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah membentuk Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM. Gugus tugas ini bertujuan mendorong implementasi perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM, dalam dunia bisnis di Provinsi Jawa Tengah.

Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM di Wilayah Jawa Tengah dikukuhkan secara langsung oleh Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kemenkumham RI (Dirjen HAM) Dhahana Putra bertempat di Hotel Aruss, Selasa (26/09/2023).

Baca juga: Kembali ke Pangkuan Ibu Pertiwi, Dua Warga Binaan Terorisme Lapas Karanganyar Ucap Sumpah Ikrar Kesetiaan NKRI

Dirjen HAM Dhahana Putra mengatakan, Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM ini bertugas mengoordinasikan upaya bisnis dan HAM di daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Kemenkumham.

Baca juga: Simulasi Visitasi sebagai Praktek Penggalian Data bagi PK Bapas Nusakambangan

”Kanwil Kemenkumham memegang peran dalam pengawasan terkait aktivitas bisnis yang sesuai dengan HAM, ” urai Dhahana.

Dengan gugus tugas ini, harapannya akan menepis keraguan masyarakat terkait upaya pemerintah dalam menegakkan dan melakukan perlindungan HAM dari dalam maupun luar negeri. Sehingga, tidak ada lagi stigma negatif.

Baca juga: Kakanwil Kemenkumham Jateng - Dirpoltekip Bahas Persiapan Kegiatan Satriya Sancaya Karyadhika

”Ini membuktikan bahwa negara punya perhatian yang lebih terhadap perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM, ” tambahnya.

Kanwil Kemenkumham, Lanjut Dhahana, akan memberi panduan bagi pelaku usaha, sekaligus melakukan pengawasan serta kontrol dalam implementasi HAM dalam kegiatan bisnis.

Baca juga: Keluarga Anda Pemakai Narkotika? Segera Ajak Rehabilitasi Jika Anda Tidak Mau Kena Pasal Ini

”Terima kasih kepada seluruh instansi yang memberikan support untuk menggaungkan penerapan nilai-nilai HAM dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dunia bisnis, ” ujarnya.

Dalam kesempatan sama, Kepala Divisi Administrasi Hajrianor berharap gugus tugas daerah bisnis daerah dan HAM dapat meningkatkan koordinasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan perusahaan di daerah.

Baca juga: Tolak Kenaikan Harga BBM, Demokrat: Tidak Ada Upaya Penghematan Yang Dilakukan Pemerintah

“Ada pun gugus tugas daerah dapat melakukan sosialisasi bisnis dan HAM, meningkatkan kesadaran perusahaan di wilayahnya mengenai bisnis dan HAM dan membantu mengawasi upaya bisnis dan HAM di daerah, ” katanya.

Hadir dalam kegiatan pengukuhan Perwakilan Friedrich Naumann Foundation, Pejabat Administrator dan Pengawas Kantor Wilayah, serta Kepala Dinas Terkait yang tertuang dalam SK Gugus Tugas.

(N.Son/***)